Depok, 14 April 2025 — Kejaksaan Negeri Depok terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani. Sebagai bagian dari langkah strategis menuju pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025, Kejaksaan Negeri Depok menggelar rapat koordinasi penting yang melibatkan seluruh tim kerja pembangunan zona integritas area 1 hingga Zona 6.
Rapat ini merupakan bagian dari persiapan menjelang Pelaksanaan Penilaian dan Verifikasi Lapangan Satuan Kerja Menuju Predikat WBK atau WBBM Tahun 2025, yang menjadi tahapan krusial dalam evaluasi.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Silvia Dsety Rosalina, S.H., M.H., selaku pengarah dan penanggung jawab tim kerja, menyampaikan pentingnya memahami bahwa proses penilaian bukan hanya bersifat administratif. “Penilaian lapangan bukan sekadar verifikasi dokumen, tetapi merupakan momen untuk menunjukkan bukti konkret atas komitmen dan kerja nyata yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran,” tegasnya.
Silvia menambahkan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK/WBBM tidak semata-mata dinilai dari kelengkapan dokumen, namun juga dari transformasi nyata dalam pelayanan publik, budaya kerja, serta integritas pegawai.
Fokus utama dalam persiapan ini meliputi implementasi program layanan unggulan yang inovatif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, penataan manajemen internal yang transparan dan akuntabel, penegakan pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, seluruh tim kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Depok diharapkan semakin solid dan terarah dalam mewujudkan target pembangunan zona integritas. Diharapkan pula, partisipasi aktif dari setiap individu dalam tim dapat menjadi kekuatan kolektif yang mampu mengantar Kejaksaan Negeri Depok meraih predikat WBK dan WBBM tahun ini.
(Admin RW).
